Jakarta - Humas: Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas aparatur peradilan melalui jalur pendidikan.

Kerja sama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H. bersama Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana di hadapan Ketua MA, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. dan Ketua KPK RI, Komjen Pol. (Purn.) Setyo Budiyanto beserya jajaran dari kedua institusi. 

Kepala BSDK MA menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah krusial bagi institusinya yang secara periodik memiliki jadwal pendidikan dan pelatihan (diklat bagi para hakim.

"Baru saja tadi pagi kami menandatangani perjanjian kerjasama terkait mengenai peningkatan kompetensi bagi aparatur peradilan, ya lebih khusus bagi hakim dan pimpinan pengadilan dalam hal peningkatan kompetensi mereka terhadap anti korupsi dan upaya pemberantasan korupsi," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (24/4/2026).

Sebagai tindak lanjut perdana dari kesepakatan ini, MA akan memanggil 200 Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mengikuti pendidikan khusus pada pertengahan Mei mendatang. Syamsul Arief menjelaskan bahwa kegiatan tersebut akan mengombinasikan materi kepemimpinan teknis dengan penguatan etika yang diampu langsung oleh tim dari KPK.

"Sehingga kemudian setelah penandatanganan ini maka kami akan melaksanakan pada tahap awal yakni pendidikan buat pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia. Ada 200 Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan yang akan dipanggil pada tanggal 18 Mei selama 1 minggu nanti," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa selama sisa hari pendidikan, fokus materi akan dialihkan sepenuhnya pada aspek pencegahan rasuah.

"Namun demikian, 2 hari kemudian atas kerjasama ini akan diisi oleh materi anti korupsi, akuntabilitas, transparansi dan aspek-aspek lain dalam penanganan perkara yang tentu saja diarahkan pada aspek-aspek menjauhkan diri hakim dari hal-hal yang transaksional," tegas Syamsul Arief. 

Keterlibatan KPK dalam mengisi materi diklat ini dipandang sebagai bentuk peningkatan dari program-program sebelumnya. Jika sebelumnya materi integritas lebih banyak diberikan oleh internal Badan Pengawasan MA, kini kurikulum diperkaya dengan perspektif dan standar dari lembaga antirasuah.

"Dulu di tahun 2024 juga kami telah melakukan pelatihan terhadap pimpinan pengadilan khusus untuk kurikulum pimpinan pengadilan, yakni untuk pimpinan pengadilan, Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris dengan memberikan materi-materi integritas itu diberikan oleh badan pengawasan," ungkapnya.

Dengan total 4 hingga 6 materi yang akan disampaikan oleh tim KPK selama dua hari penuh, diharapkan para pimpinan pengadilan mampu mencerminkan nilai-nilai yang selama ini diusung oleh BSDK.

"Ini akan memperkaya dan tentu saja kita harapkan akan meningkatkan kompetensi hakim sebagaimana tentu saja tagline pada BSDK yakni cadas, cerdas, berintegritas," jelasnya.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa materi yang akan diberikan kepada para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada 18 Mei mendatang tidak lagi menitikberatkan pada teori semata, melainkan pada implementasi nyata di lapangan.

"Perlu dipahami juga bahwa kalau untuk teman-teman seperti hakim, kepala pengadilan negeri itu gak perlu teori lagi sebetulnya. Oleh sebab itu, kurikulum yang kami lakukan juga bukan hanya teori-teori itu tapi juga dengan studi-studi kasus, ada diskusi-diskusi kemudian ke depan seperti apa rencana aksi dan lain-lain," papar Wawan.

Menurutnya, materi yang akan disampaikan mencakup isu-isu krusial yang sering menjadi titik rawan dalam dunia peradilan.

"Biasanya beberapa hal materi yang kami berikan, seperti halnya misalkan para pimpinan-pimpinan tinggi yang lainnya Itu tidak jauh-jauh dari apa yang terjadi kasus-kasus yang sedang ada di KPK. Misalkan terkait dengan gratifikasi, konflik kepentingan, dilema integritas," tambahnya.

KPK berharap durasi pendidikan selama dua hari tersebut dapat membekali para pimpinan pengadilan dengan rencana aksi yang konkret saat kembali ke satuan kerja masing-masing.

"Sehingga harapannya tentu walaupun hanya 2 hari tetapi harapannya sepulang dari pendidikan itu apa yang dipelajari selama 2 hari itu betul-betul bisa dibawa kembali ke tempat masing-masing dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, khususnya pada saat melaksanakan tugas," kata Wawan.

Lebih lanjut, Wawan menegaskan bahwa program ini merupakan investasi masa depan untuk menjaga marwah lembaga peradilan agar tetap bersih dari praktik korupsi.

"Tentu kita tidak berharap langsung berhasil gitu ya, karena memang pendidikan kan bukan sesuatu yang bisa langsung dirasakan. Tapi ini adalah investasi kita ke depan berharap secara perlahan ini Bisa menjaga integritas teman-teman di Mahkamah Agung ini," pungkasnya.(sk/ds/RS/Photo:kdr,end)