Yogyakarta – Humas: Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kembali menggelar program "MA Goes to Campus" tahun 2026, yang kali ini bertempat di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada Kamis (25/6).

Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H. menekankan bahwa selain penguasaan teknologi, integritas moral merupakan fondasi utama yang mutlak dimiliki oleh generasi muda yang ingin bergabung dan berkarier di lembaga peradilan tertinggi negara tersebut.

Ia mengingatkan para mahasiswa bahwa setinggi apa pun pencapaian akademik seseorang, semua akan menjadi tidak berarti tanpa adanya kejujuran dan akhlak yang mulia.

"Ilmu apapun yang kita kuasai, setinggi apapun Pendidikan atau jabatan yang kita raih, tanpa integritas semua itu nihil, tanpa makna,” ujarnya.

Di hadapan ratusan civitas akademika, Kepala Biro Hukum dan Humas memaparkan transformasi besar yang sedang berjalan di dalam tubuh lembaga peradilan Indonesia. Jika dahulu proses pendaftaran perkara mengharuskan masyarakat datang langsung ke pengadilan dengan biaya dan tenaga yang tidak sedikit, kini seluruh mekanisme pelayanan telah berpindah dari sistem manual ke ekosistem digital demi memudahkan akses kapan saja dan di mana saja.

Inovasi digital ini diawali dengan digitalisasi melalui aplikasi e-Court yang diresmikan pada 2018 dan kini telah aktif di seluruh pengadilan dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, terdapat pula aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang mengintegrasikan administrasi perkara pidana antar-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, hingga Lembaga Pemasyarakatan.

Menjawab tantangan kemajuan zaman, Mahkamah Agung bahkan disebutkan telah melangkah lebih jauh dengan menciptakan sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang diberi nama Smart Majelis.

“Yang terbaru menjawab tantangan AI, Mahkamah Agung menciptakan Smart Majelis, aplikasi robotika berbasis kecerdasan buatan untuk memilih majelis hakim secara otomatis, dengan menggunakan berbagai faktor antara lain pengalaman, kompetensi dan beban kerja hakim, mempertimbangkan jenis perkara yang akan diadili agar para hakim yang dipilih memiliki keahlian yang sesuai dengan perkara yang ditangani,” jelas Kepala Biro Hukum dan Humas MA.

Tidak berhenti di situ, transparansi publik juga terus ditingkatkan melalui layanan court live streaming, yang memungkinkan masyarakat luas menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali secara langsung.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dewi Indriyani, S.Si., M.Si. dalam laporan pelaksanaannya menyampaikan bahwa program ini didesain secara khusus sebagai ruang dialog interaktif antara dunia peradilan dan institusi pendidikan tinggi.

"Program yang sudah berjalan sejak tahun 2021 ini bertujuan untuk mendekatkan lembaga peradilan kepada masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan generasi muda." ujar Dewi Indriyani.

Ia juga memaparkan antusiasme yang tinggi dari para peserta serta rincian universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang turut terlibat dalam kegiatan ini dengan diikuti sebanyak 500 peserta yang terdiri atas mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Islam Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Janabadra.

Sementara itu, Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku tuan rumah mengapresiasi gelaran kegiatan ini sebagai ruang interaksi antara Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dengan mahasiswa sebagai insan penerus bangsa.

“Ini acara yang sangat tepat karena Mahkamah Agung adalah mahkamah yang istimewa. Mahasiswa adalah siswa yang agung, bukan yang biasa. Oleh karena itu pada hari ini keagungan-keagungan bertemu di tempat yang mulia ini,” ucapnya.

Selain menyosialisasikan pembaruan sistem peradilan, acara "MA Goes to Campus 2026" di Yogyakarta ini turut menyajikan pemaparan materi hukum yang komprehensif dari para pakar yang telah lama berkecimpung di dunia peradilan.

Kegiatan ini menghadirkan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Prof. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., yang mengupas mengenai “Kompetensi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional”.

Serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, Irwan Rosady, S.H., M.H., yang membedah implementasi dan perkembangan “Restorative Justice di Indonesia” dan dimoderatori oleh Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA, Adji Prakoso, S.H., M.H.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Dr. Sobandi, S.H., M.H., serta para pimpinan pengadilan tingkat pertama se-DIY maupun perwakilan pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Islam Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Janabadra maupun pejabat eselon III dan IV bagian Hubungan Antar Lembaga dan bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas MA. (sk/ds/DI/Photo:ist)