Humas –  Den Haag: Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Sobandi, S.H., M.H. memimpin delegasi Mahkamah Agung RI dalam kunjungan kerja ke Belanda pada 11-14 Februari 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen memperkuat kerja sama peradilan internasional serta tindak lanjut atas aksesi Indonesia terhadap Hague Conference on Private International Law (HCCH) sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2025.

Delegasi diterima oleh Melissa Ford, First Secretary Permanent Bureau HCCH yang membawahi Divisi Litigasi Transnasional dan Apostille, didampingi Caio Gomes De Freitas, Legal Officer. Dalam sambutannya, Dr. Sobandi menyampaikan bahwa Mahkamah Agung akan mempersiapkan diri menyikapi aksesi HCCH yang berdampak pada proses administrasi perkara dan persidangan domestik. Dukungan kelembagaan berupa penyiapan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelatihan aparatur peradilan akan dilakukan agar isu litigasi transnasional dapat dikelola sesuai praktik terbaik global. Delegasi kemudian berdiskusi mengenai empat konvensi utama HCCH yang relevan bagi sistem peradilan Indonesia, yaitu Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, serta Convention on Choice of Court Agreements.

Pada hari kedua, delegasi diterima oleh Robine de Lange, President of Hague Court, dan Johan Visser, Board Member of Hague Court. Diskusi mencakup perencanaan dan penganggaran pengadilan, pembinaan sumber daya manusia, inovasi community judge di Hague Court, praktik terbaik dalam penyelesaian perkara, serta isu spesifik mengenai preliminary evidence gathering.

Kunjungan dilanjutkan dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Badan Strategi dan Kebijakan Diklat Kumdil (BSDK) Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Syamsul Arief dengan Van Vollenhoven Institute – Leiden Law School. LoI ini bertujuan mendukung riset bersama seputar pembaruan hukum dan peradilan. Dalam sambutannya, Syamsul Arief menyampaikan bahwa terdapat beberapa isu penting yang dapat dijadikan topik joint research, antara lain mengenai court security, pelaksanaan putusan perdata, dan pre trial hearing. Prof Adriaan Bedner menandatangi kesepakatan dari sisi Van Vollenhoven Institute.

Sebagai penutup rangkaian kunjungan, delegasi diterima oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, Laurentius Amrih Jenangkung, beserta jajaran KBRI. Dubes Amrih menyambut baik kunjungan delegasi dan menegaskan komitmen KBRI untuk mendukung program kerja Mahkamah Agung yang melibatkan Belanda, termasuk menginformasikan perkembangan penerimaan Indonesia dalam komunitas HCCH.

Delegasi Mahkamah Agung RI terdiri dari Dr. Sobandi, S.H., M.H. – Kepala Badan Urusan Administrasi, Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H. – Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Diklat Kumdil, Sahwan, S.H., M.H. – Kepala Biro Perencanaan, Sahlanudin, S.Ag., S.H., M.H. – Kepala Biro Kepegawaian, Ikhwanul Dawam Sutawijaya, S.Kom., M.H. – Kasubag Pengembangan Teknologi Informasi, Dewi Indriyani, S.Si., M.Si. – Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Hukum dan Humas, serta Rizkiansyah, S.H., LL.M. – Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas. (rzy/ds/RS/Photo:rzy)