Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Berita / Senin, 9 Februari 2026 17:17 WIB / Satria Kusuma

KETUA MA LANTIK BRIGJEN TNI FARIDAH FAISAL SEBAGAI KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

KETUA MA LANTIK BRIGJEN TNI FARIDAH FAISAL SEBAGAI KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. melantik Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H., sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (9/2). 

Ketua MA menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting dalam perjalanan karier Brigjen TNI Faridah Faisal sekaligus bagian dari proses berkelanjutan dalam menjaga estafet kepemimpinan di lingkungan peradilan militer.

“Pada hari ini, kita menyaksikan sebuah momentum penting, dalam kehidupan karir Saudari Brigjen TNI. Faridah Faisal, S.H., M.H. Hari ini, Saudari sukses menduduki puncak karir tertinggi, di lingkungan peradilan militer,” kata Prof. Sunarto.

Ia menekankan bahwa jabatan Kepala Dilmiltama memiliki peran strategis dalam menopang tegaknya hukum dan keadilan di lingkungan peradilan militer, sekaligus menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.

“Jabatan Kepala Dilmiltama, memiliki peran penting dalam menopang tegaknya hukum dan keadilan di lingkungan peradilan militer,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Ketua MA juga menyoroti tantangan peradilan yang semakin kompleks, termasuk tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparatur peradilan. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya keteladanan pimpinan sebagai kunci utama membangun budaya organisasi yang bersih dan berwibawa.

Ketua MA secara tegas menegaskan tidak adanya toleransi terhadap praktik pelayanan transaksional dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan peradilan, termasuk peradilan militer.

“Saya ingin menegaskan, dengan sejelas-jelasnya, bahwa praktik pelayanan yang bersifat transaksional, penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, maupun perbuatan tercela lainnya, tidak boleh mendapat ruang sedikit pun di lingkungan peradilan, termasuk di lingkungan peradilan militer,” tegasnya.

Prof. Sunarto mengingatkan bahwa praktik-praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum dan etika, tetapi juga mencederai wibawa lembaga dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Menutup sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengajak Kepala Dilmiltama yang baru dilantik untuk menjadikan jabatan sebagai sarana pengabdian dan ladang menanam kebaikan.

“Oleh sebab itu, Saya mengajak Kepala Dilmiltama yang baru, dan kepada siapa pun kita yang saat ini menduduki jabatan, mari kita jadikan jabatan ini sebagai sarana pengabdian, ladang menanam kebaikan, serta menabur jasa dan manfaat kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” ujar Prof. Sunarto.

Jejak pengabdian Brigjen TNI. Faridah Faisal, S.H., M.H. di lingkungan peradilan militer dimulai sejak awal kariernya sebagai Staf Pengadilan Militer III–16 Makassar pada 13 Februari 1992. Pengalaman panjang tersebut kemudian membawanya menapaki jenjang kepemimpinan, hingga dipercaya sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer III–12 Surabaya pada 21 Januari 2015.

Kepercayaan institusi terus mengalir ketika ia ditunjuk sebagai Kepala Pengadilan Militer III–16 Makassar pada 1 April 2016, sebelum kemudian mengemban tugas sebagai Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak 31 Agustus 2018. Kariernya semakin menguat saat dipercaya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada 30 April 2020, lalu menjabat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada 2 Juli 2021.

Selanjutnya, Brigjen TNI. Faridah Faisal kembali mendapat amanah strategis sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada 9 Februari 2022. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Hakim Militer Utama pada Pengadilan Militer Utama Jakarta sejak 23 April 2024, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta pada 18 Juli 2025, yang menjadi pijakan menjabat Kepala Pengadilan Militer Utama pada 9 Februari 2026. (sk/ds/RS/Photo:kdr)




Kantor Pusat