Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Berita / Selasa, 22 Februari 2022 16:38 WIB / Azizah

PRESIDEN JOKOWI: SEMANGAT TRANSFORMASI DI TUBUH MAHKAMAH AGUNG SELARAS DENGAN SEMANGAT TRANSFORMASI INDONESIA

PRESIDEN JOKOWI: SEMANGAT TRANSFORMASI DI TUBUH MAHKAMAH AGUNG SELARAS DENGAN SEMANGAT TRANSFORMASI INDONESIA

Jakarta-Humas: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2021 secara virtual pada Selasa, 22 Februari 2022.

Dalam sambutannya, mantan Walikota Solo itu menyampaikan pemerintah sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah bekerja keras mengakselerasi pembangunan pengadilan modern dan mentransformasi dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan yang lebih modern untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia.

Transformasi ini menurutnya menjadi penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan. Pelayanan peradilan yang lebih cepat, lebih mudah, sederhana, berbiaya ringan dan profesional serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan.

“Semangat transformasi yang ada di tubuh Mahkamah Agung selaras dengan semangat transformasi Indonesia yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah sedang mengawal beberapa transformasi penting; meningkatkan pemerataan agar pembangunan lebih Indonesia-sentris, memperluas hilirisasi agar nilai tambah sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh rakyat kita, mendukung UMKM naik kelas antara lain melalui digitalisasi, memperkuat ekonomi hijau yang lebih menyehatkan dan menyejahterakan rakyat, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan, dan memperkuat ekonomi biru agar kekayaan maritim kita bisa lestari dan menyejahterakan rakyat.

Transformasi juga, kata Jokowi, Pemerintah lakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa, serta memberantas tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan yang sama, alumnus Universitas Gadjah Mada itu menjelaskan bahwa semua transformasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh Eksekutif saja, pemerintah butuh dukungan dari seluruh komponen bangsa, pemerintah butuh dukungan penuh dari Lembaga legislative dan yudikatif.

Untuk itu, menurutnya, pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh tanah air Indonesia. Baginya, peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya, serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan.

Jokowi berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi, antara lain melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan.

“Kami juga berharap agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan,” harapnya.

Jokowi yakin upaya penegakan hukum yang efektif oleh Mahkamah Agung akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi, dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju yang dicita-citakan.

Selain Presiden, Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2021 ini juga dihadiri secara virtual oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga Negara, para Duta Besar, para Rektor, para pemimpin perguruan Tinggi, seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia, dan undangan lainnya. (azh/RS)




Kantor Pusat