Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Dr. H. Hasbi, M.H. Dengan didampingi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Sekertaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung membuka acara webinar ‘’ Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 ‘’ dengan Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB yang dipimpin Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Bapak Agus Uji Hantara dan tim kelompok kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, bertempat di Command Center Mahkamah Agung, pada hari ini Rabu 13/1/2021.

Dalam sambutannya Sekretaris Mahkamah Agung mengatakan bahwa “Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Mahkamah Agung Tahun 2020” baik secara langsung maupun daring dalam keadaan sehat walafiat. Semangat reformasi birokrasi telah kita wujudkan sejak awal tahun 2020, meskipun dalam situasi pandemi covid -19 telah mewabah sejak Februari 2020, namun berbagai program-program yang telah kita rencanakan, dapat terlaksana dengan baik dengan berbagai penyesuaian. Mulai dari rapat-rapat yang dilakukan secara daring untuk merumuskan berbagai kebijakan baik di bidang teknis perkara maupun kesekretariatan seperti penetapan protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan, penetapan kelas jabatan, kenaikan tunjangan kinerja pegawai dan insentif bagi para Aparatur unit kerja berpredikat WBK/WBBM, peningkatan kelas pengadilan, kemudian berbagai kegiatan seperti pengisian jabatan tinggi melalui seleksi terbuka dan seleksi CPNS, berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi teknis dan manajerial seluruh aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan target organisasi, bahkan pembinaan dari para Pimpinan melalui command center Mahkamah Agung.

Selain dalam negeri, kiprah Mahkamah Agung dalam dunia internasional melalui kerjasama dan koordinasi dengan mitra luar negeri tetap terjalin, demi peningkatan sinergitas dan mewujudkan kinerja yang lebih baik, pelayanan publik yang berkualitas dan sistem peradilan yang lebih baik. Antara lain dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Federal Court of Australia dan Family Court of Australia untuk memperkuat kerja sama Lembaga Peradilan kedua negara yang telah terjalin selama 16 tahun dengan berbagai inovasi dan pengembangan Teknologi Informasi yang sangat banyak pada tahun sebelumnya, demi mewujudkan Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani, telah mendorong Mahkamah Agung untuk tetap berkinerja memberikan pelayanan berkualitas kepada para masyarakat. Mahkamah Agung mendorong peningkatan implementasi e-court, dan khususnya e-litigation pada pengadilan sehingga pandemi Covid-19 tidak menghambat jalannya persidangan dan para pencari keadilan senantiasa mendapatkan haknya selama tahun 2020 yang lalu. Mahkamah Agung khususnya pengadilan  yang mendorong pada praktek peradilan yang modern yaitu penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, semakin membuka akses publik terhadap keadilan dan menjadikan lembaga peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.

Atas komitmen bersama, mulai dari Pimpinan Mahkamah Agung sampai dengan Aparatur pengadilan, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Mahkamah Agung meraih beberapa prestasi selama tahun 2020, antara lain:

• Mahkamah Agung menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kali secara berturut-turut;
• Mahkamah Agung meraih dua penghargaan pada BMN Awards yang disampaikan Kementerian Keuangan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020, yaitu Juara Kesatu untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (Inovasi Teknologi Informatika Pengelolaan Barang Milik Negara) melalui penerapan Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI), serta peringkat pertama di kelompok ketiga untuk kategori kualitas pelaporan BMN yang mencakup aspek pengawasan serta pengendalian maupun efektivitas perencanaan kebutuhan;
• Juara kedua Kategori-1 dalam hal Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan Pegawai, Kepangkatan dan Pensiun;
• Ketua Mahkamah Agung menerima penghargaan Pemimpin Perubahan, karena telah berhasil mewujudkan zona integritas pada unit-unit kerjanya; serta
• Mahkamah Agung meraih Rekor Muri Mengenai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Terbanyak Secara Daring Dalam 1 Tahun.

Meskipun capaian tersebut kita rasa sudah cukup baik, tetapi kita jangan cepat berpuas diri, selalu ada ruang untuk peningkatan. Kita membutuhkan evaluasi untuk mengetahui apakah program kerja dan kebijakan yang dibuat telah tepat sasaran, efektif dan efisien, dan berbagai rekomendasi berguna untuk pengembangan selanjutnya setelah kegiatan penilaian mandiri reformasi birokrasi Mahkamah Agung telah kita tutup pada bulan Juni yang lalu, kira membutuhkan verifikasi dan validasi dari tim evaluator nasional dalam hal ini Kementerian PANRB.

Sebagaimana ke-94 pengadilan yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020, sebagai unit pembina dari pengadilan-pengadilan tersebut, Mahkamah Agung membutuhkan evaluasi yang objektif dan mendalam atas pelaksanaan reformasi birokrasi demi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, saya sampaikan juga bahwa komitmen Aparatur Mahkamah Agung dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sama sekali tidak kalah dari komitmen dan semangat Aparatur di pengadilan. Dengan rentang tanggung jawab dan beban kerja yang lebih besar, masing-masing anggota pokja ini dengan giat mengikuti kegiatan-kegiatan pokja RB dan pembangunan ZI, dan mensosialisasikan reformasi birokrasi melalui pengadopsian nilai-nilai RB pada program kerja unitnya masing-masing.

Komitmen tersebut juga akan dibuktikan dengan kehadiran para Pimpinan Unit untuk mempresentasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit Eselon I, terlepas dari kesibukan masing-masing Bapak/Ibu para Pimpinan unit Eselon I di Mahkamah Agung. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung adalah para Penanggung Jawab atas perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan RB pada unit kerjanya masing-masing.

Mengingat pada hari ini akan dilaksanakan juga Evaluasi atas akuntabilitas kinerja, maka berbagai dokumen-dokumen SAKIP, yakni dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra Mahkamah Agung, Rencana Kinerja Tahunan (PKT) MA dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) MA telah kami persiapkan, pada saat evaluasi SAKIP akan kami sampaikan capaian-capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di seluruh unit kerja baik di pusat maupun di daerah.

Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 secara resmi di buka oleh Sekretaris Mahkamah Agung Dr. H. Hasbi, M.H. kegiatan webinar ini kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Tim Evaluator Kementerian PANRB dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020. (Humas)