Jakarta-Humas: Dalam rangkaian agenda Peringatan 20 tahun Penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama Yudisial Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCoA) yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Juni 2024, diadakan pula audiensi Federal Court of Australia (FCA) dengan IKAHI dan BPHPI yang kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan webinar oleh MA dan FCFCoA pada 24 Juni 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Kegiatan ini merupakan implementasi kerja sama antar ketiga lembaga tersebut.

Kegiatan Audiensi tentang kepemimpinan dan pemberdayaan Hakim perempuan dalam implementasi Kerjasama MA dengan FCA tahun 2024” dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum., Ketua IKAHI Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. perwakilan dari FCA Berna Collier (Acting Chief Justice) dan Ms. Sia Lagos (CEO of Justice FCA), Ketua Umum BPHPI Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Sekretaris Umum BPHPI Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H., Mr. Craig Ewers (Team Leader Australia Indonesia Partnership for Justice/ AIPJ 2), dan undangan lainnya.

Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum. Ia membahas kerja sama antara BPHPI dengan FCA untuk meningkatkan pemberdayaan hakim perempuan di lingkungan peradilan.

Ketua IKAHI Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa kehadiran BPHPI dapat memberikan masukan yang sangat berharga demi peningkatan kepemimpinan atau peran hakim perempuan di peradilan.

Pada kesempatan yang sama, Berna Collier mengemukaan berdasarkan pengalamannya saat ini sebagai hakim Perempuan pada Federal Court. Ia  menyatakan bahwa sangat penting adanya wadah bagi hakim Perempuan untuk membahas terkait isu-isu yang dialami oleh hakim Perempuan, sehingga sangat senang mengetahui telah ada BPHPI di Indonesia.

Senada dengan Berna Collier, Ms. Sia Lagos CEO dari FCA menyatakan perlunya program mentoring untuk mensuport hakim-hakim baru khususnya hakim Perempuan.

Selanjutnya, Dr. Nani Indrawati selaku Ketua Umum BPHPI mengawali pernyataannya dengan menyampaikan mengenai sejarah terbentuknya  BPHPI yang diawali dengan keikutsertaan hakim Perempuan pada International Association of Woman Judges (AIWJ) di Marrakesh Marocco tanggal 11 s/d 15 Mei 2023 sampai dideklarasikannya pada Januari 2024, sehingga mendapatkan banyak praktik-praktik yang baik yang telah diterapkan dari berbagai negara yang telah memiliki organisasi hakim Perempuan. Khususnya mengenai program mentoring yang telah diterapkan pada FCA.

Selain itu, Dr. Nani Indrawati juga menekankan pentingnya judicial well-being dan mengusulkan untuk menghadirkan Psikolog Klinis di kota-kota besar, menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk semua peradilan tidak hanya hakim perempuan saja agar tidak ada diskirminasi antar suku, jenis kelamin, dan tidak adanya pelecehan seksual dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban.

Sebagai buah pemikiran dari hasil audiensi tersebut adalah diharapkan peningkatan kepemimpinan dan peran hakim perempuan pada peradilan tidak hanya sebatas mengenai kuota akan tetapi menjadikan kepemimpinan hakim Perempuan yang berkualitas.

Setelah penandatangan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA)  kegiatan dilanjutkan webinar yang diselenggarakan MA dengan FCFCoA dengan tema “Kebijakan kelembagaan untuk Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan” yang diselenggarakan secara daring sehingga dapat diikuti oleh seluruh hakim Perempuan di Indonesia melalui media online.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. hadir untuk membuka webinar yang dalam sambutannya menyampaikan dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman maka banyak hal positif yang diperoleh salah satunya adalah dapat diselenggarakan  kegiatan webinar yang diharapkan menjadi ajang pertukaran pengetahuan antara Mahkamah Agung dan FCFCoA mengenai tantangan dan peluang penyusunan kebijakan kelembagaan yang memperkuat akses dan kesempatan bagi hakim Perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi hakim Perempuan secara menyeluruh.

Pernyataan tersebut didukung oleh William Alstergren Chief Justice FCFCoA yang menyatakan pentingnya kehadiran perwakilan Perempuan di lembaga peradilan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, lebih lanjut ia mengungkapkan “di dalam sistem peradilan itu sendiri, untuk alasan yang sama, penting untuk adanya perempuan dalam kepemimpinan sistem peradilan. Jika peran pimpinan lembaga peradilan adalah untuk menentukan arah pengadilan, dan bertanggung jawab atas pengelolaan urusan administratif pengadilan secara efektif, pengambilan keputusan penting hanya dapat ditingkatkan dengan memastikan adanya keragaman pandangan, gagasan dan pengalaman dimasukkan ke dalam kepemimpinan. Hal ini juga akan membantu menciptakan pengadilan yang memberikan keadilan yang lebih mudah diakses oleh lebih banyak anggota masyarakat.”

Selanjutnya Dr. Nani Indrawati Hakim Agung Perempuan yang juga selaku Ketua BPHPI sebagai nara sumber dalam webinar memberikan presentasi mengenai perkembangan baseline data terpilah gender mengenai hakim Perempuan di Indonesia, sejarah berdirinya BPHPI dan struktur kepengurusan BPHPI serta program kerja BPHPI termasuk juga program mentoring.

Kemudian sebagai nara sumber dari FCFCoA adalah Judge Liz Boyle yang memaparkan tentang representasi hakim Perempuan serta proses promosi dan pengangkatan hakim di Australia yang menitik beratkan pada pentingnya mentoring bagi Perempuan di peradilan dengan mengemukakan model-model program mentoring berdasarkan tipe mentor sebagai motivator, sponsor, ahli atau jangkar agar proses mentoring menjadi efektif. National Judicial College of Australia (NJCA) memiliki kerangka mentoring peradilan yang difokuskan pada 12 bulan pertama sejak hakim baru diangkat. Selain itu juga ada Panduan untuk mengembangkan program mentoring dari Uni Eropa & Dewan Eropa.

Setelah masing-masing nara sumber memaparkan materinya, kemudian ditanggapi oleh masing-masing Dirjen Badan Peradilan Umum, Dirjen Badan Peradilan Agama dan Dirjen Badan peradilan Militer dan TUN, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI selanjutnya ada sesi interaktif dengan para hakim Perempuan se-Indonesia yang mengikuti webinar secara online.

Pada akhir webinar sebagai closing remarks Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H.menyampaikan bahwa kedepan akan ada tindak lanjut program dan kebijakan untuk dilaksanakan Mahkamah Agung dalam rangka penguatan kepemimpinan hakim Perempuan. (azh/RS/Eva)