Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Dr Andi Samsan Nganro, SH., MH hari senin 9 Januari 2023 lalu atas undangan Federal Court of Malaysia menghadiri acara Pembukaan Tahun Perundangan Malaysia 2023.

Sebagaimana diketahui acara Pembukaan Tahun Perundangan merupakan bagian dari tradisi rutin peradilan Malaysia dan negara-negara dengan tradisi Common Law yang dilaksanakan setiap awal tahun. Acara ini rutin dihadiri oleh delegasi Mahkamah Agung RI, dan pada masa pandemi 2021 MARI menghadiri acara Pembukaan Tahun Perundangan Malaysia secara daring.

WKMA Bidang Yudisial MARI Dr Andi Samsan Nganro, SH., MH Menyerahkan cindera mata kepada Ketua Federal Court Malaysia YAA Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat.

Bahwa acara Pembukaan Tahun Perundangan adalah tradisi penting pengadilan-pengadilan pada negara anggota persemakmuran termasuk Federal Court of Malaysia yang menandakan dibukanya operasi pengadilan pada tahun tersebut. Acara tersebut adalah seremoni penting yang dihadiri oleh pejabat penting peradilan dan hukum negara tersebut dan Mahkamah Agung negara sahabat. Tercatat menghadiri acara tersebut, seluruh Hakim Federal Court Malaysia, Hakim Court of Appeal dan seluruh pimpinan pengadilan Malaysia, Jaksa Agung Malaysia, Ketua Bar Association Malaysia.

Pelaksanaan Upacara Pembukaan Tahun Perundangan 2023
Tahun 2023 acara Pembukaan Tahun Perundangan dilakukan di Putrajaya International Convention Centre (PICC) atau Pusat Konvensyen Antarbangsa Putrajaya dan dipimpin langsung oleh Chief Justice Federal Court Malaysia YAA Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat. Tamu dari luar negeri, selain YM WKMA Bidang Yudisial, hadir juga YM Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, SH., MH. Delegasi MARI terdiri dari YM Dr. Andi Samsan Nganro,SH., MH Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Ibu Norida, istri Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dan Dr Aria Suyudi, SH., LLM, Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung RI.

Bukan Sekedar Seremoni
Secara substansi Pembukaan Tahun Perundangan bukan sekadar acara seremonial, tetapi memberikan kesempatan untuk komunitas hukum untuk melakukan refleksi, dan merenungkan hal-hal penting untuk administrasi keadilan dalam sistem hukum setempat dan supremasi hukum. Ini adalah kesempatan penting untuk merefleksikan masalah-masalah hukum yang penting bagi masyarakat.

Bagi Mahkamah Agung RI kehadiran pada Opening Legal Year adalah bagian dari upaya menjaga hubungan baik dan kerjasama bilateral antar kedua peradilan,  dimana baik MARI dan Federal Court of Malaysia adalah anggota Council of ASEAN Chief Justices (CACJ), dan Malaysia saat ini adalah Ketua CACJ setelah menerima keketuaan dari Indonesia pada pertemuan CACJ November 2022 lalu di Kuala Lumpur
Pada pidatonya CJ Tun Tengku Maimun mengangkat dua topik besar, yaitu  Persatuan dalam menegakkan independensi peradilan dan Negara Hukum; dan kedua, ketahanan dalam mempertahankan supremasi konstitusi.

Pidatonya sangat keras dalam mengkritik pihak eksternal yang mengomentari putusan pengadilan yang tidak populer, karena tidak setuju dengan putusan tersebut, dan menyebutkan sebagai tindakan yang jahat  dan bertujuan untuk mengintimidasi hakim. Beliau menekankan, bahwa kritik yang membangun selalu akan diterima dengan baik, namun tidak terhadap upaya untuk melemahkan kemandirian kehakiman. Beliau menyitir bahwa tahun 2022 lalu pengadilan dihadapkan kepada banyak upaya untuk mengintimidasi atau memberikan tekanan yang tidak pantas pada hakim yang menyidangkan perkara yang memiliki nuansa kepentingan publik. Upaya ini merupakan penghinaan langsung terhadap Kedaulatan Hukum dan independensi peradilan. Mereka tentu pantas dikutuk dan memang banyak yang berbicara menentang mereka dengan tegas.

Sepertinya tahun 2022 memang merupakan tahun yang penuh tantangan terhadap peradilan Malaysia, dan oleh karenanya menjadi fokus dari pidato CJ Tun Tengku Maimun. Sementara itu Presiden Bar Association Malaysia berbicara berbagai aspek termasuk dukungan Bar Association terhadap kemandirian kehakiman, ketika para advokat melakukan protest terhadap insiden intrusi terhadap kemandirian kehakiman. (AS)