Situbondo - Humas: Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi strategis pemerintah, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, DR. H. Asman Abnur, SE., M.Si. melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi dan Situbondo, Senin (6/8/2018). PN Banyuwangi dan PN Situbondo merupakan lembaga yang juga dikunjungi oleh Menpan dan rombongan.

Di kedua pengadilan tersebut, Asman meninjau beberapa fasilitas pengadilan seperti ruang sidang, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), ruang tahanan, dan ruang panitera muda. Ia juga menyempatkan berdialog dengan beberapa pegawai di kedua pengadilan, termasuk dengan tenaga honorer.

Turut serta dalam kunjungan ke kedua pengadilan negeri tersebut Sekretaris Mahkamah Agung, Wakil Ketua Jaksa Agung, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Ham, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran serta Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Soroti Fasilitas dan Sumber Daya Manusia

Setelah melihat sarana dan prasarana pelayanan publik di PN Banyuwangi dan PN Situbondo, Asman menyatakan perlunya memperbaharui fasilitas pelayanan dan gedung kedua pengadilan tersebut. Pasalnya, kondisi bangunan lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan untuk sebuah pengadilan modern.

“(Gedung) ini didesain tahun 1980, sementara sekarang sudah tahun 2018. Jadi wajar saja ketinggalan”, ujar Asman ketika berada di PN Situbondo.

Untuk itu, Asman mendorong agar ke depan dipikirkan untuk membangun gedung dengan tata ruang dan sarana yang lebih modern. “Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan timbul suatu model pengadilan dengan sarana dan prasarana yang mendukung sistem tata hukum yang modern”, ujar Asman ketika berada di PN Banyuwangi.

Terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia, di PN Situbondo Asman diberitahu bahwa pengadilan tersebut hanya mempunyai dua orang yang berstatus sebagai staf. Dan selebihnya mengisi jabatan-jabatan struktural yang tersedia, sehingga tidak bisa dihindari adanya rangkap jabatan.

“Akibat kekurangan sumber daya manusia ini, bahkan ada satuan kerja pengadilan yang hanya diisi oleh pejabat struktural tanpa dukungan staf sama sekali”, ujar Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo melaporan.

Menanggapi hal tersebut, Asman berjanji untuk menambah pegawai di Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dengan merekrut pegawai baru tahun ini. “Usulan untuk penambahan ini sudah ada di meja saya dan insya Allah tahun ini (kita) akan merekrut PNS termasuk juga untuk pegawai di lingkungan Mahkamah Agung”, ujar Asman menjanjikan.

Mendorong Sinergitas Pelayanan

Kecuali menyoroti soal fasilitas gedung dan keterbatasan sumber daya manusia, Asman juga mendorong kedua pengadilan tersebut untuk bersinergi dengan instansi lain dalam mengembangkan pelayanan publik.

“Tadi Pak Bupati (Situbondo) sudah memaparkan bahwa pengadilan, kepolisian, kejaksaan termasuk lapas sudah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan”, ujarnya memberi komentar.

Dari paparan Bupati Situbondo, H. Dadang Wagiarto, SH. di Intelliegence Room di kantornya, tergambar bahwa kebupaten Situbondo mengembangkan data Criminal Justice System diantara lembaga-lembaga penegak hukum di daerahnya. Data-data tersebut selanjutnya terkoneksi dengan data kependudukan dan angka kemiskinan partisipatif (AKP) Kabupaten Situbondo.

Sementara di Kabupaten Banyuwangi, Asman mengajak PN Banyuwangi untuk mengintegrasikan layanannya di Mall Pelayanan Publik yang dikembangkan oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

“Untuk tilang kendaraan dan sidang-sidang singkat, nanti pengadilan membuka counter disitu”, ujarnya saat memberikan sambutan di Polres Banyuwangi.

Disambut Positif

Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pujdoharsoyo yang turut mendampingi sekaligus menjadi tuan rumah dalam kunjungan ke PN Banyuwangi dan PN Situbondo mengapresiasi ajakan untuk membangun sinergitas tersebut.

“Sangat mungkin untuk membuka layanan pengadilan di Mall Pelayanan Publik untuk layanan-layanan pengadilan yang terkoneksi dengan layanan administrasi di instansi yang lain”, ujar Pudjoharsoyo mengamini.

Bahkan, Pudjoharsoyo juga mengapresiasi adanya sinergitas antara PN Situbondo dan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pengembangan integrasi data dalam konteks Criminal Justice System.

“Sistem informasi yang telah terbangun di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Situbondo telah terintegrasi dengan sistem pelayanan publik yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Situbondo,” Ujar Pudjoharsoyo dalam sambutannya di PN Situbondo. (Humas/Mohammad Noor/RS/foto Pepy)