Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo meminta kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN untuk memenuhi   permintaan   dokumen terkait  Penerimaan Negara  Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran  biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP lainnya pada Pengadilan Tingkat Pertama (PN, PA, PTUN) dan Pengadilan Tingkat  Banding  (PT,PTA,PTIUN)  yang  berada  dibawah  Mahkamah  Agung  RI. Permintaan ini sehubungan  dengan  surat  Ketua  Tim  Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI Nomor 02/LK-MA/02/2018 tanggal  9 Februari 2018.

Dokumen  tersebut   diharapkan  dapat  dikirimkan  kepada  Tim  BPK melalui   alamat   email  LK.MA2017@bpk.go.id   dan   elly.rini@bpk.go .. id   dengan tembusan  ke Mahkamah  Agung  cq   Bagian  PNBP  Biro Keuangan  alamat  email keuangan.pnbp@yahoo.co.id. dokumen   tersebut   diterima paling lambat tanggal 21 Februari 2018.

Surat dan lampiran lainnya terlampir (humas)