Jakarta-Humas, Sehubungan dengan Surat Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 03/LK-MA/02/2017 Tanggal 02 Februari 2017, hal seperti pada pokok surat, dengan ini diminta Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk memenuhi permintaan Dokumen Tersebut (sesuai surat terlampir) , mengirimkan dokumen tersebut ke Mahkamah Agung cq. Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Paling lambat hari selesa tanggal 14 Februari 2017 dan Kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing diminta untuk mengawasi dan memonitor permintaan dokumen tersebut dan menegur apabila pengadilan tersebut belum memenuhi permintaan sampai tanggal 14 Februari 2017 dalam rangka mempertahankan Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2016.  yang ditujukan kepada YTH. Direktur Jenderal Badan Peradilan, Ketua Pengadilan tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan tingkat Pertama. Maka dengan ini kami sampaikan Surat dan Lampirannya sebagai berikut :

(sf/rnd)