Gianyar - Humas: Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya merupakan tumpuan harapan masyarakat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua untuk memastikan keadilan tersebut diperoleh dengan cara yang mudah dan jujur serta bebas dari segala bentuk kepentingan.

Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo di hadapan aparatur Pengadilan Negeri Gianyar dalam acara evaluasi lapangan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas, Kamis (10/10/2019).

Menurut Pudjoharsoyo, untuk memastikan hal tersebut, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya telah melakukan setidak-tidaknya tiga hal penting. Pertama, mendorong seluruh aparatur pengadilan, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.

“Dengan profesionalisme dan integritas akan memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat cari keadilan,” ungkap Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tersebut. Di sisi lain, lanjutnya, dengan profesionalisme dan integritas tersebut akan menjamin terwujudnya keadilan yang dijunjung tinggi melalui proses penegakan hukum.

Kedua, mendorong dikembangkannya program-program internal yang dapat meningkatkan kinerja pengadilan dengan sebaik-baiknya. “Program-program tersebut antara lain program akreditasi, program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), inovasi pelayanan publik, hingga pengimplementasian aplikasi e-court dan e-litigasi,” urai pria kelahiran Semarang itu.

Dan ketiga, mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan. Secara umum, ungkap Pudjoharsoyo, program ini telah mendorong perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin eksistensi birokrasi yang anti korupsi, birokrasi yang berkualitas serta birokrasi yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

PN Gianyar Meraih Predikat WBK

Meski belum resmi diumumkan, namun Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, telah memastikan PN Gianyar akan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Atas pencapaian tersesebut, Pudjoharsoyo mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, mulai dari aparatur PN Gianyar hingga hakim-hakim tinggi pengawas daerah. “Semua ini adalah berkat kerjasama dan partisipasi semuanya,” ungkap Pudjoharsoyo penuh kegembiraan.

Ia pun berharap agar PN Gianyar terus berbenah dan tidak berpuas diri dengan pencapaian tersebut. “Yang jauh lebih penting dari semuanya adalah masyarakat dapat menikmati pelayanan yang terbaik dari kita,” ujarnya.

Ia bahkan sempat berbincang-bincang dengan pengguna pengadilan di counter PTSP. Soal fasilitas dan pelayanan pengadilan dipertanyakannya langsung kepada advokat dan masyarakat yang ditemuinya. “Bagus dan cepat, Pak,” ujar seorang pencari keadilan yang akan menambah panjar biaya perkaranya. “Mudah-mudah selalu dapat dilayani dengan baik,” ujar Pudjoharsoyo seraya menyalami anggota masyarakat tersebut. [Humas/RS/Mohammad Noor]