Gianyar - Humas: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, saya nyatakan PN Gianyar dapat (predikat) WBK”

Demikian disampaikan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, saat mengunjungi Pengadilan Negeri Gianyar, Kamis (10/10/2019).

Meski belum diumumkan secara resmi oleh kementeriannya, Ateh berkeyakinan PN Gianyar pantas mendapatkan predikat tersebut. Keyakinan Ateh tersebut didasarkan atas penilaian timnya saat melakukan evaluasi lapangan di satuan kerja tersebut. Bahkan, Ateh sendiri berkesempatan meninjau berbagai fasilitas pelayanan yang ada di pengadilan tersebut.

Setelah menginjakkan kaki di pengadilan yang diketuai oleh Ida Ayu Sri Adriyanthi AW tersebut, rombongan Kemenpan yang didampingi oleh Sekretaris Mahkamah Agung beserta Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dan para hakim tinggi langsung melihat counter Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terletak di bagian samping kiri lobby. Dari sana tim kemudian melihat fasilitas ramp yang disediakan untuk masyarakat penyandang disabilitas.

Poster-poster yang terpajang di samping kiri kanan selasar tak lepas dari perhatian tim. Seruan menghindari percaloan, korupsi dan gratifikasi menjadi ornamen penghias di sepanjang selasar. Info-info pelayanan pengadilan juga berjejer seolah memandu para pencari keadilan yang datang ke pengadilan.

Saat hendak menaiki lantai dua gedung yang berlokasi di Jalan Ciung Wenara Gianyar itu, tim terkesan dengan tiga hal, yakni pintu yang hanya bisa diakses oleh pemilik akses, tepatnya warga Pengadilan Negeri Gianyar saja, ruang tamu terbuka, serta kamar mandi yang bersih.

“Agak berbeda saya lihat,” ujar Ateh kepada segenap apartur PN Gianyar. Dulunya, menurut Ateh, potret pengadilan yang lihatnya didesain kaku, bahkan cenderung menyeramkan buat orang yang pertama kali bersentuhan dengan pengadilan. Perbedaan yang dihadirkan PN Gianyar memberikan suguhan warna pengadilan yang informatif dan bersahabat.

Zona Integritas, Membangun Island of Integrity

Masuknya Pengadilan Negeri Gianyar sebagai calon peraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menyempurnakan prestasi dari aparatur penegak hukum di wilayah tersebut.  “Di Gianyar berarti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sudah (meraih predikat) WBK,” ujar Ateh. Ia berharap kedepannya hal ini dapat ditularkan kepada satuan-satuan kerja lainnya di wilayah tersebut.

Hal ini menurut Ateh penting, mengingat pola Pembangunan Zona Integritas mengikuti sebuah konsep yang disebut islands of integrity (kepulauan integritas). “Jika seluruh kepulauan itu berwarna merah, maka untuk menghijaukannya harus dilakukan satu demi satu, hingga akhirnya semua menjadi hijau,” jelas Ateh yang pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Ateh menggambarkan dulunya untuk membangun integritas K/L sangat sulit. Berbagai upaya dilakukan oleh jajarannya. Setelah predikat WBK diperoleh oleh instansi-instansi penegak hukum, barulah permohonan untuk meraih predikat tersebut berkembang pesat. “Alhamdulillah hari ini semua K/L ikut, semua pemda juga ikut,” jelas Ateh.

Dan yang menarik, lanjut Ateh, banyak pemerintah daerah yang ikut beralasan karena instansi penegak hukumnya sudah meraik predikat WBK.

Atas dasar pertimbangan itu, ia mengajak kepada segenap aparatur Pengadilan Negeri Gianyar untuk berfikir jauh ke depan dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas. “Jangan berfikir hanya untuk semua yang ada disini. Dampaknya luar biasa bagi negeri ini. Resonansinya luas sekali. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan berbangsa ini,” ungkap Ateh optimistis.

Ia berharap kedepan warga Pengadilan Negeri Gianyar dapat mempertahankan prestasi yang diraihnya dan ditingkatkan agar kedepan bisa memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. “Perjuangan belum selesai. WBBM target berikutnya,” pungkas Ateh. [Humas/RS/Mohammad Noor]