Makassar – Humas: Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya mengatur mengenai upaya administrasi yaitu penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur non yudisial di internal pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat tata usaha negara.

Untuk merespon perkembangan hukum administrasi yang tertuang dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, serta untuk mengisi kekosongan hukum acara, Mahkamah Agung dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman hukum bagi hakim dan panitera se wilayah PTTUN Makassar, Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas bekerja sama dengan Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung melakukan sosialisasi terhadap Perma tersebut.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan di 4 wilayah PTTUN se Indonesia salah satunya wilayah PTTUN Makassar. Acara tersebut diawali dengan shalat gaib atas meninggalnya hakim tinggi PTTUN Makassar YM. Lilik Eko Purwanto, SH., MH. Dan selanjutnya acara dibuka oleh Ketua PTTUN Makassar dengan narasumber Hakim Agung YM. Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN dan YM. Dr. Yosran, SH., M.Hum dan dihadiri oleh seluruh Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris se wilayah PTTUN Makassar. (MS/RS)