Jakarta-Humas: Dalam rangka menyelenggarakan hari anti korupsi sedunia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggrakan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) pada Selasa (4/12) sampai Rabu (5/12) di hotel Bidakara Pancoran, Jakarta. Acara ini dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kegiatan Hakordia yang rutin dilakukan setiap tahunnya. “Acara seperti ini adalah momentum, pengingat bagi kita semua untuk mencegah perbuatan korupsi.” Terang Joko Widodo. Menurutnya pemberantasan korupsi adalah tugas bersama, tugas yang harus diemban secara konsisten bersama-sama. “Terima kasih kepada KPK, Kementrian, Lembaga, dan masyarakat dengan perannya masing-masing dalam memberantas korupsi untuk menciptakan Indonesia yang bebas korupsi.” Kata Joko Widodo.

Terkait pelayanan, menurut Presiden pemerintah harus membangun sistem pelayanan yang inovatif, sederhana, mudah dan cepat. Hal ini untuk mengurangi praktek-praktek korupsi di pemerintahan. Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa keberhasilan anti korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap, namun diukur dengan tidak adanya yang tertangkap karena sistem hukum negara yang kuat. Semua ini menurut Jokowi bisa kita ciptakan, dengan komitmen bersama melawan korupsi. “Mari ciptakan negara  nirkorupsi.” tegas Presiden.

Sementara itu ketua KPK Agus Raharjo dalam sambutannya mengatakan bahwa biasanya Hakordia dilakukan setiap tanggal 9 Desember setiap tahunnnya, namun, menurut Agus pada tanggal tersebut hari libur, maka Hakordia dimajukan.  Menurut Agus sejumlah kegiatan mengisi Hakordia, diantaranya penandatanganan komitmen 16 partai politik terkait implementasi sistem integritas partai politik, lelang barang gratifikasi, konferensi dan pameran.

Dalam pameran Hakordia KPK melibatkan sebanyak 57 instansi mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara turut berpartisipasi  dalam pameran ini. Diharapkan dengan keterlibatan ini, masyarakat bisa mengetahui kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung terkait pencegahan korupsi di lembaga peradilan.

Selain MA, turut berpartisipasi juga dalam pameran Hakordia Kejaksaan Agung, PPATK, Kementrian Hukum dan HAM, Pemerintah Kabupaten Purworejo dan lain-lain.(Azh/RS)