Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Berita / Kamis, 4 Agustus 2016 17:03 WIB / Sony

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE YOGYAKARTA,

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE YOGYAKARTA,

Jakarta-Humas, Bertempat di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Ketua Rombongan Komisi III DPR RI Mengadakan Rapat Kerja dengan 4 (empat) lingkungan Peradilan se wilayah Hukum Yogyakarta. Rapat yang dipimpin oleh Trimedya Panjaitan, SH.,MH dari Fraksi PDI Perjuangan, IR. H. Tifatul Sembiring dari Fraksi PKS, Yayat Yulmaryatmo Biaro, SH, MH.dari Fraksi Partai Golkar, Supratman Andi Agtas dari Fraksi Gerindra, H. TB. Soemandjaja dari Fraksi PKS, DRS. Taufiqulhadi, M.Si dari  Fraksi Partai NASDEM, H. Andika Hazrumy, S.Sos, M.AP dari Fraksi Partai Golkar dan juga Penghubung Mitra Kerja Komisi III DPR RI seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kemenkumham, BNN.

 

pertemuan Tim Komisi III DPR RI dengan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Haryanto, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Drs.H.Endang Ali Ma’Sum,SH,MH,  Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta H.L. Muta Nasution,SH.,MH dan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Syf Nursiana.SH., Hakim Tinggi, dan Ketua Pengadilan se wilayah Hukum Yogyakarta.

Komisi III Mempunyai peranan yang penting dalam hal  Budjeting anggaran tahun 2016, Kemudian Dalam Hal bidang Pengawasan, dan juga dipertanyakan mengenai Perkara yang paling menonjol, dan juga yang menarik perhatian masyarakat. Komisi III juga meminta Data mengenai eksekusi putusan perkara pidana, perdata dan tata usaha Negara beserta uraian mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan. Meminta penjelasan mengenai tingkat transparansi penanganan perkara-perkara di lingkungan peradilan di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

Dalam Sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjelaskan mengenai Kendala yang dihadapi yaitu mengenai pagu anggaran belanja  listrik diperkirakan tidak mencukupi, kurangnya juga diperlukan pagu anggaran untuk belanja pemeliharaan rumah dinas, dan sangat dibutuhkan sarana dan prasarana meubeleir dan ruangan belum memadai.

dilanjutkan paparan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Belum adanya rumah dinas untuk ketua pengadilan Agama Tingkat Pertama, mess untuk Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama, belum adanya rumah dinas sekretaris tk pertama dan banding, pengadilan agama sleman belum memiliki tanah dan masih menumpang di atas tanah milik Pemda Sleman.

Paparan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara banyaknya para pihak yang tidak puas dengan jawaban dari termohon eksekusi, Perlunya adanya pengamanan sidang di persidangan karena masih minimnya polisi, dan juga meningkatkan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

selanjutnya Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta perlu adanya Penambahan daya listrik di pengadilan militer Yogyakarta, perlunya pengadaan CCTV untuk keamanan kantor dan keamanan dalam proses persidangan, sangat dibutuhkan juga Pengadaan Layar Informasi sidang guna melengkapi informasi Jadwal Sidang dll  Dan  pemagaran lahan rumah dinas dan mess dengan alasan sudah ada tanah yang diperuntukkan tetapi untuk anggran pembangunan belum ada.

Dengan menyampaikan paparannya dilanjutkan dengan diskusi membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum. Acara kunjungan kerja Tim Komisi III DPR ini ditutup dengan tukar menukar cinderamata dan foto bersama. (sf/RNJ)




Kantor Pusat